Lebong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022. APBD-P ini disahkan dan mendapatkan persetujuan dari semua fraksi.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen dan dihadiri 19 anggota dewan. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati, Fahrurrozi didampingi Sekda, Mustarani Abidin, serta para kepala OPD. Kegiatan dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna. Kamis, 29 September 2022
Dari 6 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lebong, mengingatkan kepada seluruh OPD agar lebih memaksimalkan kinerjanya dalam merealisasikan semua kegiatan, sebelum tahun anggaran 2022 ini berakhir. Selain itu semua fraksi juga menyoroti soal pelaksanaan Pilkades dan penyelesaian tapal batas.
“Kami setujui anggaran sebesar Rp.2,5 miliar untuk Pilkades. Ini untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap DPR yang seolah tidak mendukung pelaksanaan Pilkades di 65 desa,” ujar Wilyan Bachtiar dari fraksi Perindo pada saat membacakan pendapat akhir fraksi.
Lanjut Wilyan, terkait sengketa tapal batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, ia menerangkan, bahwa ini tanggung jawab bersama. Baik pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh masyarakat Lebong. Menurutnya, ada 2 cara yang bisa ditempuh, yakni mediasi atau menggugat secara hukum. Sedangkan upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemerintah Bengkulu Utara tidak pernah hadir.
“Artinya masih ada cara kedua yakni menggugat secara hukum yang tentunya akan memerlukan biaya. Sebagai wujud keseriusan, DPRD bersama Bupati Lebong sepakat untuk mengalokasikan anggaran di APBD-P untuk menggugat secara hukum dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. (Cakra22)
