Manna BN – Tidak adanya temuan dugaan mark up, dipembangunan gedung pakan ternak anggaran tahun 2020 desa Muarau Danau. Membuat Pemerintah desa MD merasa aman melakukan hal yang sama dengan aitem yang berbeda, hal ini juga terungkap ketika tim Sekber Media melakukan investigasi Kamis 8/7/2021.
Kàli ini dugaan pengelembungan dana desa MD, menyentuh bidang pemberdayaan. Sesuai dengan hasil konfirmasi ada beberapa iatem kegiatan diantaranya pembuatan Webste desa Muara Danau menghabiskan dana sebesar Rp.17 juta serta pembayaran Wefi mencapai Rp.2 juta satu bulan.
banner 728200 banner 728200
Tidak hanya sampai disitu dugaan penggelembungan dana juga meramba ke dana penangggulangan bencana tanggap darurat sebesar 8 persen, yang dianggarkan dari dana desa. Nilainya pun cukup pantastis, kepada tim Sekber, Media Robi Alexander F Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Mengakui bahwa pihaknya telah merealisasikan dana 8 persen, Robi juga mengakui pembayaran wefi Rp 2 juta perbulan sama seperti tahun lalu, yang diambil dari dana pos anggaran Publikasi sebesar Rp. 45 juta, robi juga tidak menampik pembuatan webst desa sebesar Rp.17 juta.
“Jujur saya tidak tahu kalau harga sebenarnya, pembuatan webst dan jenisnya, yang jelas dana tersebut termasuk untuk pelatihan sebanyak 3 orang,”ujar Robi dengan nada gugup.
Terkait dana 8 persen Robi mengatakan, kita sudah belanjankan untuk alkesnya seperti: masker, sanitizer, disinfektan dan item lainnya. Namun untuk harga, saya kurang begitu ingat (lupa), silahkan tanya pada kaur keuangan, biar tidak ada kesalahan dalam penyebutan nilainya,” jelas Robi kepada tim.
Setelah mengetahui harga iatem-aitem yang dibelanjakan, Yon Maryono ketua tim Sekber Media, sedikit tercenga. Pasalnya harga-harga tesebut, melampaui pembelanjaan desa lain di kecamatan yang sama, seperti desa Sukaraja yang mendapat harga jauh lebih rendah. Sehingga Yon menyimpulkan oknum pemdes Muara Danau terindikasi mencari keuntungan pribadi dari dana tanggap darurat covid-19.
Dijelaskan Yon Maryono, pemerintah desa Muara Danau, pembelian masker mencapai 60 ribu per box sedangkan desa Sukaraja hanya 35 ribu perbox sehingga menimbulkan selisih yang signifikan. Selain itu untuk pembelian tisu, desa Muara Danau menganggarkan 25 ribu satu kotak sedangkan desa Sukaraja hanya 8500 satu kotak , begitu juga pembelian iatem lainnya sangat jauh melampaui harga pembanding,”terang ketua Sekber ini.
“Yang lebih mengejutkan lagi dana makan minum relawan, mencapai 37 juta,” ujar Yon.
Padahal seharusnya di tengah bencana ini, tidaklah sewajarnya memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan, di atas penderitaan orang lain. Walaupun memang benar anggaran itu sulit di audit dikarenakan habis pakai,”sesal pria tiga anak ini.
Di tempat terpisah tim investigasi sekber media Aslan Hasibuan angkat bicara. “Bila keterangan di atas benar, berarti pemdes Muara Danau sudah terindikasi mark up harga satuan, karena desa lain bisa lebih rendah pembelianya. Sehingga menjadi pertanyaan kebenaran harga pembelanjaan yang dilakukan oleh desa Muara Danau ini,”ujarnya.
Lebih lanjut Aslan Hasibuan yang tidak asing lagi dengan masalah perizinan ini menanggapi juga pembuatan webst muara danau.id
“Pembuatan webst mencapai 17 juta ini dipastikan mark up harga,”pungkas Aslan Hasibuan asli warga jeranglah ini.
Menurut Aslan, setahu saya pembuatan webst untuk media online saja lengkap dengan perizinanya cuma 10 jutaan apalagi desa Muara Danau ini, cuma membuat webst saja. Saya perkirakan hanya menghabiskan dana 3 juta paling mahal, kita minta Aparat Penegak Hukum (APH) turun langsung untuk audit dana desa Muara Danau ini,”tutupnya. (Tim)
